Sebagai Pedagang, Ini Undang-undang yang Wajib Kamu Tahu Tentang Dagang Online! Enggak Susah Kok

Cerita Terkini 8 Jul 2020, By Elna Ayu Pinaringtyas
Sebagai Pedagang, Ini Undang-undang yang Wajib Kamu Tahu Tentang Dagang Online! Enggak Susah Kok Menjadi pdeagang onlinepun ada undang-undangnya (Katadata)

Mendedikasikan diri sebagai pedagang merupakan pilihan yang harus dijalani dengan sungguh-sungguh layaknya profesi lain. Layaknya profesi lain, pedagang pun memiliki aturan yang mesti diketahui untuk kelancaran usaha, tak terkecuali bagi pedagang online.

Berdagang secara online bisa jadi hal baru yang Anda lakukan. Pandemi, secara tidak langsung memotivasi Anda untuk segera memasarkan produk secara online. Lalu, hal-hal apa yang harus Anda ketahui sebagai pedagang online?

Perkembangan Bisnis Online

Bisnis online berkembang pesat sejak masa internet mulai booming. Sejak 1990-an di awal era kemunculannya, internet sudah mulai digunakan sebagai media promosi untuk bisnis. Seiring dengan perkembangan teknologi dan keamanan internet, mulai banyak bisnis e-commerce bermunculan. Menurut Mckinsey, pada 2017 jumlah konsumsi e-commerce di Indonesia mencapai US$ 8 miliar.

Definisi bisnis online bisa bermacam-macam. Beberapa orang mengaitkan bisnis online dengan perdagangan online. Namun sebenarnya, ada banyak kegiatan yang masuk ke dalam bisnis online, di antaranya:

  1. Perdagangan Online
  2. Affiliate Marketing (Pemasaran dengan metode afiliasi)
  3. Penawaran Jasa Online, Dan Lain-lain

Perdagangan online berarti melakukan transaksi jual-beli barang yang dilakukan secara online. Affiliate marketing adalah bentuk bisnis mereferensikan suatu barang kepada pihak lainnya dan mendapatkan komisi dari setiap barang yang dijual. Penawaran jasa online adalah suatu kegiatan menyediakan jasa seperti konsultasi maupun pekerjaan lepas lainnya secara online.

Dewasa ini, bisnis online di Indonesia sudah sangat menjamur. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya e-commerce dan marketplace yang muncul. Menurut data Euromonitor, pada 2014, bisnis online menjadi jenis yang paling diminati dan mencapai penjualan hingga US$ 1.1 Miliar adalah tahun. Angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun.

Aspek hukum dalam bisnis online

Sebagaimana kegiatan bisnis pada umumnya, bisnis online juga tidak lepas dari pengawasan hukum. Sebenarnya banyak undang-undang yang terkait dengan bisnis online, seperti:

1. Undang-Undang Perdagangan

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur segala sesuatu tentang perdagangan. Sebagai salah satu bentuk perdagangan yang dilakukan dengan media internet, tentu saja Undang-undang perdagangan mengatur hal tersebut. Bahasan lebih lanjut mengenai bisnis online dalam Undang-Undang Perdagangan akan dijelaskan dalam paragraf di bawah.

2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Sebagai kegiatan jual beli antara penjual dan konsumen, tentu saja bisnis online masuk kedalam pengawasan Undang-Undang Perlindungan konsumen. Konsumen yang membeli barang di dunia maya diperlakukan sama selayaknya konsumen pada umumnya.

3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai setiap penyebaran informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Transaksi elektronik yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya” (pasal 1 ayat 2 UU ITE). Tentunya bisnis online termasuk dalam pengawasan undang undang ini.

- Bisnis Online dalam Undang-undang Perdagangan

Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, membuat Undang-Undang Perdagangan dengan maksud untuk memajukan sektor perdagangan di Indonesia. Dalam pasal 2 (a) UU no. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa “Kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional”. Dalam hal ini, kepentingan nasional tentu saja meliputi pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing perdagangan, melindungi produksi dalam negeri serta penguatan UMKM dan lain sebagainya.

Perihal bisnis online, Undang Undang Perdagangan juga sudah secara spesifik mengatur dalam pasal 65, sebagai berikut:

Ayat 1

“Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar”

Ayat 2

“Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat 3

“Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Ayat 4

“Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

  1. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen dan Pelaku Usaha Distribusi;
  2. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan;
  3. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan;
  4. Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa;
  5. Cara penyerahan barang”

Ayat 5

“Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Ayat 6

“Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pencabutan izin.”

Bagaimana aturan terkait legalitas usaha online?

Dari kalimat dalam Pasal 65 Undang Undang Perdagangan di atas, sudah mengatur mengenai bagaimana bisnis online seharusnya menjalankan operasionalnya. Dalam ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa setiap bisnis online harus memberikan data dan informasi secara lengkap dan jelas. Hal ini termasuk dengan status keberadaan toko, barang yang dijual maupun informasi-informasi lainnya. Tentu saja hal ini untuk mencegah terjadinya penipuan yang memancing pembeli memberi barang fiktif atau barang yang tidak sesuai dengan yang dijelaskan sebagaimana mestinya.

Dalam bisnis online juga penjual maupun distributor diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai identitas  dan legalitasnya. Di samping itu, informasi teknis mengenai barang atau jasa yang ditawarkan juga diwajibkan. Ini diperlukan agar setiap transaksi yang dilakukan menjadi transparan serta memberikan rasa aman terhadap pembeli bahwa barang yang dibeli berasal dari penjual maupun distributor yang sudah legal secara hukum.

Informasi menarik lainnya mengenai legalitas usaha online, Presiden Jokowi pada 20 November 2019 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE - PP tentang e-commerce). Pasal ini mengatur serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Mengenal lebih dekat aturan transaksi elektronik

Tak dapat dimungkiri, kehadiran teknologi menjadi solusi mudahnya berbelanja kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Pembayaran dapat dilakukan hanya dengan mengakses layar gadget. Sementara barang yang ingin dibeli dapat dipilih tanpa harus keluar rumah. Apalagi di masa pandemi virus corona saat ini. Kemudahan yang ditawarkan teknologi benar-benar sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Sayangnya, kemudahan tersebut bisa menjadi malapetaka jika berhadapan dengan pedagang nakal, atau sebaliknya. Berbagai modus penipuan marak beredar yang menimbulkan keresahan, tak hanya bagi konsumen, tapi juga bagi pedagang.

Secara umum, penipuan transaksi online tidak jauh berbeda dengan penipuan secara langsung, Perbedaannya hanya terletak pada sarana yang digunakan, yaitu alat elektronik.

Sanksi yang dapat menjerat penipuan transaksi online telah diatur dalam pasal 378 KUHP. Penjual yang sengaja melakukan penipuan akan mendapatkan hukuman penjara maksimal 4 tahun. Sementara, dalam pasal 45 ayat 2 UU ITE, ancaman hukuman bagi penipu dalam transaksi online dapat dipenjara paling lama 6 tahun atau denda sebanyak Rp1 miliar.

Konsumen dilindungi undang-undang

Untuk Anda yang berprofesi sebagai pedagang, Anda harus perlu mengetahui undang-undang yang perlindungan konsumen.

Misalnya saja dalam hal terjadi sengketa antara penjual maupun pembeli mengenai transaksi yang dilakukan, disarankan agar kedua belah pihak untuk menempuh jalur pengadilan. Namun, mekanisme di luar pengadilan juga dimungkinkan manakala kedua belah pihak yang bersengketa sepakat akan hal tersebut.

Terkait sanksi melanggar UU Perdagangan ini, pemerintah hanya menerapkan sanksi berupa pencabutan izin. Namun apabila penjual maupun pembeli melanggar hukum yang terkait dengan ketentuan lain di luar Undang Undang Perdagangan seperti penjualan obat-obatan terlarang maupun penipuan atau penggelapan, maka sanksi yang mengatur tentunya mengikuti ketentuan hukum akan hal yang dilanggar tersebut.

Di Indonesia sendiri telah menerapkan regulasi yang mengatur perihal perlindungan penjual dan pembeli. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Konsumen).  UU tersebut mengatur transaksi jual beli yang terjadi. Hak konsumen tertuang dalam pasal 4 UU Konsumen. Sementara kewajiban penjual tertuang dalam pasal 7 UU Konsumen.

Bagaimana dengan aturan pajak?

Awal 2019, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan tentang kebijakan pembayaran pajak bagi pelaku usaha e-commerce di Indonesia. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui SIstem Elektronik. Memang, dalam aturan tersebut tidak terdapat informasi mengenai besaran pajak yang dikenakan. Namun, pemerintah telah memberikan penjelasan terkait prosedur pemajakan untuk mendorong pelaku usaha agar tertib pajak.

Untuk Anda yang merupakan pedagang elektronik yang menjajakan barang atau jasa di marketplace, Anda hanya akan diminta untuk memberitahukan Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP kepada penyedia marketplace. Jika belum memiliki, maka Anda diimbau untuk mengurus kepemilikan atau melaporkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada platform marketplace yang bersangkutan.

Selanjutnya, pedagang yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar melaksanakan kewajiban PPh yang berlaku. Sementara pedagang yang memiliki omzet di atas itu, akan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melaksanakan kewajiban PPN sesuai ketentuan yang ada.

Undang Undang Perdagangan mengatur bisnis online secara komprehensif dan menyeluruh. Dengan memiliki pemahaman terhadap undang-undang perdagangan dan kaitannya dengan bisnis online, Anda kini lebih paham mengenai aspek hukum dalam bisnis online. Pengetahuan akan aspek hukum ini diharapkan dapat membuat anda bertindak dengan bijak dan menjalankan operasional bisnis online anda dalam kaidah hukum yang benar. Semoga artikel ini bermanfaat.

undefined

Teman Dagang

Berbagi cerita dan inspirasi seputar usaha